Rabu, 22 Februari 2012 , 17:33:00 WIB
 |
RMOL. Kerusuhan sengit antar dua suku di gurun terpencil Selatan Libya telah menewaskan sekitar 134 orang dalam 10 hari terakhir. Kenyataan itu merupakan pukulan telak bagi Pemerintah Dewan Transisi Nasional (NTC) yang ingin mengembalikan keamanan di Libya usai menjungkalkan Moammar Khadafi.
"Sekitar 113 warga dari suku Toubu dan 23 dari suku Zwai terbunuh dalam kerusuhan di wilayah terpencil Kota Kufra di Gurun Sahara," demikian pernyataan dari kedua pihak suku yang bertikai, seperti disiarkan oleh AFP, Rabu (22/2).
Pihak NTC dikabarkan belum menengahi insiden berdarah yang berlangsung. "Kami sudah berusaha menghubungi pihak NTC, tetapi tidak ada respons," keterangan Kepala Suku Toubu, Issa Abdelmajid.
"Kami sudah terkepung selama sepekan. Sejak awal kerusuhan terjadi, sudah 113 warga kami terbunuh termasuk enam orang anak-anak," lanjut Abdelmajid.
Sementara pihak Suku Zwai membenarkan 23 anggota sukunya tewas dalam kejadian ini. Selain itu 53 orang suku Zwai juga dilaporkan terluka.
"Suku Toubu mendapatkan bantuan dari elemen asing dari Chad dan Sudan. Kami sudah menangkap beberapa warga Chad dan Sudan," tutur juru bicara suku Zwai, Yunus Zwai,
Baku hantam ini mempersulit usaha NTC untuk menjaga kesatuan Libya usai lengsernya rezim Khadafi. Pasukan Pemerintah Libya akan melakukan intervensi jika bentrokan antarsuku yang berseteru demi penguasaan daerah di ujung tenggara negara itu tidak kunjung berhenti. Panglima angkatan bersenjata Yousef al-Mangoush mengatakan, perjanjian antara kedua pihak telah dicapai pada hari Minggu lalu, tapi bentrokan-bentrokan lebih seru masih meletus dua hari terakhir.
"Kementerian pertahanan dan militer memperingatkan, jika pertempuran tidak berhenti akan ada intervensi militer yang menentukan untuk menghentikan bentrokan-bentrokan itu," katanya.
Dia menambahkan, pasukan militer berada di daerah itu, tetapi sejauh ini tidak turun tangan. Dia juga membantah ada warga asing di sana dan mengatakan masalah antara kedua suku adalah konflik warisan dan perlu dilakukan rekonsiliasi.[Shari Triharmayanti/ald]
